28 Februari 2026 – Bengkulu – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), khususnya hak atas bantuan hukum. Melalui kerja sama yang konsisten dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rutan Bengkulu memastikan seluruh WBP memiliki akses layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis dan tanpa diskriminasi.
Program bantuan hukum ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Rutan Bengkulu mewujudkan lingkungan yang transparan dan berintegritas. Kepala Rutan Bengkulu, Tomy Yulianto, secara tegas menyatakan bahwa fasilitas bantuan hukum yang difasilitasi oleh Rutan merupakan hak WBP dan tidak boleh ada satu pun pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaannya.
“Akses terhadap bantuan hukum adalah hak dasar yang dijamin oleh negara. Kami di Rutan Bengkulu berkomitmen penuh untuk menghilangkan segala bentuk praktik pungli, terutama dalam program sepenting ini. Setiap Warga Binaan yang memenuhi syarat, khususnya dari kalangan kurang mampu, berhak mendapatkan pendampingan hukum gratis dari LKBH UMB tanpa dipungut biaya sepeser pun, baik oleh petugas Rutan maupun pihak LKBH,” ujar Tomy Yulianto dalam keterangan.
Tomy menjelaskan bahwa kerja sama dengan LKBH UMB telah berjalan secara intensif, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi kasus, hingga pendampingan di proses persidangan. Tim LKBH UMB secara rutin datang langsung ke Rutan untuk melayani WBP, memastikan bahwa kendala geografis atau finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi WBP untuk memperjuangkan hak-hak hukum mereka.
Baca Juga
Dalam upaya proaktif mencegah pungli, Karutan telah mengambil langkah-langkah pengawasan internal yang ketat. Seluruh proses pengajuan dan pelaksanaan bantuan hukum dipastikan berjalan transparan dan terawasi. Petugas Rutan yang bertugas di bagian pelayanan, khususnya yang berinteraksi dengan WBP dan tim LKBH, terus diinstruksikan untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berintegritas.
“Saya tegaskan, jika ada WBP atau keluarga yang menemukan indikasi pungli terkait program bantuan hukum ini, segera laporkan. Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas oknum mana pun, baik internal Rutan maupun pihak luar, yang mencoba mengambil keuntungan dari kesulitan hukum WBP. Layanan ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Kami ingin WBP fokus pada proses pembinaan dan hukum yang mereka jalani, bukan terbebani oleh biaya tak terduga,” pungkas Tomy.
