27 November 2025 Bengkulu — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjamin hak warga binaan untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan dengan memastikan setiap warga binaan dapat bertemu dan berkonsultasi dengan penasihat hukum tanpa hambatan, sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap mengedepankan keamanan serta ketertiban.
Kepala Rutan Bengkulu, Yulian Fernando melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rafi Rizaldi menyampaikan bahwa bantuan hukum merupakan hak mendasar bagi setiap warga binaan, termasuk bagi tahanan yang tengah menjalani proses hukum maupun narapidana yang memerlukan pendampingan lanjutan. “Kami ingin menegaskan bahwa hak warga binaan untuk bertemu penasihat hukum tidak pernah dibatasi. Rutan hanya memastikan prosesnya berlangsung sesuai prosedur demi keamanan bersama,” ujar Rafi.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa Rutan Bengkulu memiliki ruang khusus untuk pelayanan bantuan hukum. Ruangan tersebut memungkinkan warga binaan berkonsultasi secara langsung dengan penasihat hukum dalam suasana kondusif dan privat, sekaligus tetap berada dalam pengawasan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pertemuan dilakukan setelah penasihat hukum menunjukkan identitas profesional dan surat kuasa sebagai bentuk validasi.
Rafi juga menjelaskan bahwa sistem layanan kunjungan penasihat hukum telah berjalan secara tertib. Penasihat hukum dapat mengajukan jadwal pertemuan menggunakan mekanisme pendaftaran, baik secara langsung di Rutan maupun melalui sistem layanan berbasis teknologi informasi yang telah disiapkan. “Kami membuka layanan setiap hari kerja. Penasihat hukum dapat datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan petugas akan memfasilitasi pertemuan dengan warga binaan,” jelas Rafi.
Baca Juga
Upaya tersebut merupakan dukungan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa setiap orang yang sedang menghadapi masalah hukum memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Rutan Bengkulu juga bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi bantuan hukum (LKBH) untuk memfasilitasi warga binaan yang belum memiliki kuasa hukum secara mandiri.
Dengan berbagai upaya tersebut, Rutan Bengkulu menegaskan kembali perannya bukan hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai institusi negara yang menjamin hak-hak dasar setiap warga binaan. Ke depannya, pihak Rutan akan terus meningkatkan mutu layanan, termasuk kemungkinan pengembangan sistem layanan bantuan hukum berbasis digital agar proses pendampingan hukum semakin cepat, mudah, dan efisien.
