Bengkulu – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai sasaran, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu bersama jajaran struktural mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2026, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Utama Lapas Kelas IIA Bengkulu.
Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketercapaian sasaran strategis kementerian sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2026.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan analisis dan evaluasi kinerja dari masing-masing unit utama, termasuk laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan tanggapan serta arahan dari pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan program ke depan.
Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono, bersama jajaran struktural mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama. Keikutsertaan ini menjadi bentuk komitmen Lapas Bengkulu dalam mendukung kebijakan dan arah strategis organisasi, sekaligus memastikan setiap program pemasyarakatan di tingkat satuan kerja terlaksana secara terukur, efektif, dan bertanggung jawab.
Melalui forum evaluasi ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi capaian, mencermati berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan, serta menyelaraskan langkah tindak lanjut dengan target kinerja organisasi.
Partisipasi Lapas Bengkulu dalam rapat tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi pelaksanaan tugas pemasyarakatan, mulai dari aspek pelayanan, pembinaan warga binaan, keamanan dan ketertiban, hingga tata kelola administrasi.
Dengan mengikuti evaluasi kinerja secara berjenjang, Lapas Kelas IIA Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada masyarakat.





















