Bengkulu — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Kamis (09/04). Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam meninjau langsung berbagai fasilitas pelayanan dan pembinaan yang ada di dalam lapas.
Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas unggulan, di antaranya Klinik Pratama Lapas Bengkulu, Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan), serta Dapur Elok Lapas Bengkulu. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan terhadap warga binaan.
Saat berada di area Wartelsuspas, rombongan Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan diri berdialog dengan warga binaan yang tengah memanfaatkan fasilitas komunikasi tersebut. Interaksi ini menjadi sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi dengan baik.
Selain itu, rombongan juga melaksanakan ibadah salat di Masjid An-Nur Lapas Bengkulu sebelum melanjutkan agenda peninjauan. Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan kunjungan tersebut.
Baca Juga
Puncak kunjungan terjadi saat peninjauan Dapur Elok Lapas Bengkulu. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan apresiasi tinggi atas standar kebersihan dan pengelolaan dapur yang dinilai sangat baik.
“Saya sangat terkesan. Sudah banyak lapas yang saya kunjungi, namun Dapur Elok Lapas Bengkulu ini benar-benar berbeda. Tingkat kebersihan dan penataannya luar biasa, bahkan tidak terlihat seperti dapur lapas. Ini sudah setara dengan dapur restoran bintang lima—standarnya bisa disandingkan dengan restoran besar seperti McDonald’s, KFC, hingga Pizza Hut. Karena itu, kami dari Komisi XIII merekomendasikan Lapas Bengkulu sebagai role model bagi lapas lainnya di Indonesia.”
Apresiasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa Lapas Kelas IIA Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan secara layak, higienis, dan manusiawi.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPR RI dan jajaran pemasyarakatan dalam mendorong reformasi sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
