Desa Kayuapak Menuju Desa Inklusif: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Gali Gagasan Inklusivitas
Kayuapak, Sukoharjo– Jumat, 13 September 2024, Desa Kayuapak Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, menggelar kegiatan bertajuk “Team Building dan Penggalian Gagasan Pengurus Sekolah Lapang Desa Inklusi” sebagai upaya mewujudkan desa inklusif yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan disabilitas. Acara ini merupakan kolaborasi antara PC Lakpesdam NU Sukoharjo dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam rangka implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Acara yang dihadiri oleh 50 peserta ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh perempuan, TP PKK Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Desa Kayuapak mulai pukul 08.00 hingga 14.45 WIB, dan dipimpin oleh Moderator Raha Bistara, Koordinator Tim Teknis.
Mewujudkan Desa Inklusif
Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PC Lakpesdam NU Sukoharjo, Muhamad Zainuddin, dan Kepala Desa Kayuapak, Wahyu Jadmiko, SH. Dalam sambutannya, Wahyu Jadmiko menekankan pentingnya kesetaraan bagi semua warga desa tanpa memandang latar belakang, fisik, maupun status sosial. Ia menyatakan, “Desa Kayuapak berkomitmen untuk menjadi desa inklusif yang ramah bagi semua warga. Kami akan memastikan bahwa kelompok rentan dan disabilitas mendapatkan akses yang sama dalam pembangunan dan kehidupan sosial.”
Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Nurul Hidayah, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalam Mojolaban. Beliau menyampaikan tiga poin utama dalam materi: pembangunan desa inklusif, pesan cinta damai, dan refleksi serta pengembangan potensi sumber daya manusia. Nurul menekankan bahwa inklusivitas bukan hanya sekadar akses fisik, tetapi juga melibatkan perubahan pola pikir masyarakat dalam menerima dan mendukung keberagaman. “Inklusivitas dimulai dari hati yang terbuka dan kebijakan yang mendukung kesetaraan,” ujar Nurul Hidayah.
Diskusi Aktif dan Gagasan Inklusif
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dengan melibatkan enam peserta—tiga perempuan dan tiga laki-laki—yang menyuarakan berbagai pandangan terkait langkah konkret yang dapat diambil untuk mewujudkan desa inklusif. Salah satu usulan datang dari Ibu Siti, anggota TP PKK Desa, yang mengusulkan program pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan dan disabilitas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Usulan ini disambut baik oleh Nurul Hidayah, yang menyarankan agar TP PKK menjadi jembatan antara pemerintah desa dan kelompok rentan.
Baca Juga
Bapak Surono, seorang tokoh masyarakat, juga menyampaikan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menghapus stigma terhadap kelompok rentan. Ia mengusulkan agar tokoh masyarakat lebih aktif memberikan edukasi kepada warga melalui forum-forum lokal.
Di akhir sesi, diskusi ditutup dengan kesepakatan bahwa sinergi antar-elemen masyarakat sangat penting dalam mewujudkan desa inklusif. Moderator, Raha Bistara, menekankan bahwa inklusi harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan desa dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat, dan lembaga non-pemerintah.
Penggalian Gagasan Desa Inklusi
Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan sesi penggalian gagasan terkait implementasi desa inklusif. Beberapa gagasan utama yang muncul antara lain pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam pengambilan keputusan desa, serta pendirian pusat informasi dan konseling untuk disabilitas.
Kelompok pemuda dan karang taruna juga turut mengusulkan program-program edukasi inklusif dan kegiatan sosial yang melibatkan semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu gagasan menarik yang diusulkan adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang melibatkan disabilitas dan kelompok rentan untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Komitmen dan Tindak Lanjut
Acara ini ditutup dengan pembacaan kesimpulan dan rekomendasi oleh Moderator. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari acara ini adalah:
1. Pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas harus menjadi prioritas.
2. Kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas harus terlibat aktif dalam musyawarah desa.
3. Edukasi tentang inklusi dan toleransi harus menjadi bagian dari program desa.
4. Desa perlu mengadakan program pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
Kepala Desa Kayuapak, Wahyu Jadmiko, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil penggalian gagasan ini. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan Desa Kayuapak yang inklusif dan ramah bagi semua warganya,” tegasnya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Desa Kayuapak semakin dekat dalam mewujudkan cita-cita sebagai desa inklusif, di mana setiap warganya memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan sosial.
