Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait
di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Penandatanganan MoU untuk mendorong Program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dilakukan secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.
“MoU ini merupakan tindak lanjit pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara.
Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini,” katanya.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menjelaskan sangat berbahagia mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.
“Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,”
terangnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengucapkan terimakasih kepada Menteri PKP yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.
“Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS,” katanya
