TANGERANG – Pemerintah pusat telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan ekowisata Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini melibatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur besar guna meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
Warna Research Center (WRC) baru-baru ini melakukan survei persepsi masyarakat terkait proyek tersebut. Survei yang berlangsung pada 3-15 Januari 2025 ini melibatkan 1.300 responden dari Kota Tangerang, Jakarta, dan Kabupaten Tangerang dengan margin error sebesar 2,72%. Teknik accidental random sampling digunakan untuk memperoleh data yang representatif.
Direktur Eksekutif WRC, Firmansyah, menyebutkan bahwa survei dibagi ke dalam empat kluster, yaitu sosial, ekonomi, governance, dan dukungan terhadap PSN Tropical Coastland. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 79,1% responden mendukung proyek tersebut, terutama karena proyek ini dianggap mampu merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak sekaligus mengembangkan potensi wisata. Hanya 7,7% responden yang tidak setuju, sementara 5,1% tidak berpendapat, dan 7,9% tidak tahu.
Dari aspek ekonomi, sebanyak 69,7% responden percaya bahwa proyek ini akan berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi di Jakarta, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Selain itu, 20,2% responden menyebut proyek ini akan membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Sebanyak 67,9% responden menyarankan agar pelibatan masyarakat lokal menjadi prioritas utama, baik dalam menyediakan lapangan kerja maupun mendukung usaha UMKM di sekitar lokasi proyek. Di sisi lain, responden cenderung menolak aktivitas kelompok tertentu yang menentang proyek ini. Sebanyak 77,2% responden menilai aksi tersebut dapat merusak citra pemerintah dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi.
Dari segi tata kelola (governance), 88,6% responden optimistis bahwa pelaksanaan proyek oleh PT Agung Sedayu Group dalam skema PPP akan berjalan sesuai tenggat waktu. Selain itu, 84,2% responden percaya proyek ini tidak akan memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan temuan survei, WRC memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah:
1. Komunikasi Publik: Sosialisasi intensif perlu dilakukan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat proyek.
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Kebijakan harus dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi.
3. Pengawasan Independensi: Dibutuhkan lembaga pengawas independen untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik (good governance) selama pelaksanaan proyek.
Hasil survei ini menjadi landasan penting bagi pemerintah dan investor dalam memastikan pelaksanaan PSN Tropical Coastland berjalan sesuai harapan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.
