“Akan ada gempa susulan berkekuatan lebih dari 8.1 M, dan berpotensi tsunami yang lebih besar dari kemarin!”
Pesan singkat itu, entah dari mana asalnya, menyebar lebih cepat dari deru mesin tim penyelamat. Di tengah puing-puing Kota Palu yang luluh lantak diguncang gempa 7,4 magnitudo dan disapu tsunami pada 28 September 2018, masyarakat tidak hanya menghadapi krisis bencana alam. Mereka juga terperangkap dalam krisis kedua yang tak kalah mematikan: bencana informasi.
Saat sinyal telekomunikasi putus-nyambung dan listrik padam, ruang hampa informasi diisi oleh kabar bohong atau hoaks. Pesan yang salah, yang menjanjikan keselamatan atau justru menebar teror baru, berseliweran liar di grup-grup WhatsApp dan linimasa media sosial. Dalam situasi genting di mana setiap detik berharga, hoaks bukan lagi sekadar berita bohong. Hoaks adalah pemicu kepanikan massal, penghambat laju pertolongan, dan ancaman nyata bagi nyawa yang seharusnya masih bisa diselamatkan.
Fenomena ini memaksa kita bertanya: di tengah upaya heroik tim SAR dan relawan, bagaimana pemerintah selaku pemegang otoritas informasi merespons perang melawan hoaks ini? Apakah strategi komunikasi yang diterapkan sudah cukup tangguh untuk membendung “tsunami informasi” yang melanda Palu?
Gelombang Hoaks di Tengah Reruntuhan: Data dan Fakta Lapangan
Krisis informasi pasca-gempa Palu merupakan kenyataan serius. Data menunjukkan bahwa hoaks menyebar secara masif dan terorganisir. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa hoaks terkait bencana Palu termasuk salah satu konten negatif yang paling berdampak sepanjang tahun 2018.
Lalu, seperti apa wujud hoaks yang meneror warga saat itu?
- Hoaks Gempa Susulan dan Tsunami Baru: Ini adalah jenis hoaks yang paling mematikan. Kabar bohong tentang akan terjadinya gempa dengan kekuatan lebih besar atau ancaman tsunami kedua menyebar luas. Warga yang seharusnya berlindung di tempat aman justru panik dan bergerak secara spontan ke dataran tinggi, memicu kemacetan parah dan menghambat mobilitas tim evakuasi.
- Hoaks Penjarahan dan Kriminalitas: Foto dan video lama dari kejadian di luar negeri diedarkan kembali dengan narasi seolah-olah terjadi penjarahan masif dan tak terkendali di Palu. Hoaks ini memperkeruh suasana, membangun citra negatif terhadap korban, dan menciptakan rasa tidak aman yang mendalam.
- Hoaks Penolakan Relawan Asing: Beredar kabar bahwa pemerintah menolak bantuan relawan asing. Polri menegaskan bahwa informasi ini tidak benar. Banyak relawan dari negara seperti Jepang, Korea, dan AS justru aktif terlibat dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
Jalur penyebarannya pun sangat khas era digital. Pesan berantai di WhatsApp menjadi medium utama karena sifatnya yang personal dan cepat. Diikuti oleh Facebook dan Twitter, di mana konten visual seperti foto dan video editan dapat dengan mudah menjadi viral. Menurut laporan Kominfo saat itu, kecepatan produksi dan distribusi hoaks jauh melampaui kecepatan tim pemerintah dalam melakukan klarifikasi.
Dampaknya sangat nyata. Secara psikologis, hoaks melahirkan kecemasan kolektif dan ketakutan permanen. Secara sosial, ia memicu ketidakpercayaan antarwarga dan kepada aparat. Kepanikan ini bahkan menyebabkan ribuan warga melakukan eksodus keluar dari Palu berdasarkan informasi yang salah, sebuah migrasi spontan yang dipicu oleh disinformasi.
Menelaah Strategi Pemerintah dengan Kacamata SCCT
Untuk menilai respons pemerintah, kita bisa meminjam kacamata dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). SCCT adalah sebuah kerangka untuk membantu organisasi atau lembaga memilih strategi komunikasi terbaik saat krisis. Kuncinya ada pada dua hal: jenis krisis dan tingkat tanggung jawab yang publik lekatkan pada lembaga tersebut.
Menurut SCCT, krisis bisa dibagi menjadi tiga kategori utama:
- Victim Crisis (Krisis Korban): Organisasi adalah korban, sama seperti publik. Contohnya bencana alam atau terorisme. Tanggung jawab organisasi dianggap sangat rendah.
- Accidental Crisis (Krisis Akibat Kecelakaan): Krisis terjadi tanpa disengaja karena masalah teknis atau operasional. Tanggung jawab organisasi dianggap rendah-sedang.
- Preventable Crisis (Krisis yang Bisa Dicegah): Krisis terjadi akibat kesalahan atau kelalaian organisasi. Publik melihat tanggung jawab organisasi sangat tinggi.
Lalu, bagaimana dengan krisis hoaks gempa Palu? Hoaks ini jelas masuk dalam kategori victim crisis. Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kominfo) bukanlah pembuat hoaks, mereka juga “korban” dari pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan disinformasi di tengah bencana alam. Dalam situasi ini, SCCT menyarankan strategi komunikasi yang berfokus pada membantu korban dan memberikan informasi yang benar (instruksional).
Bagaimana strategi komunikasi pemerintah saat itu?
BNPB, melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas saat itu, Sutopo Purwo Nugroho, menjadi garda terdepan. Strategi yang digunakan adalah kombinasi dari:
- Bolstering (Memperkuat): BNPB secara konsisten merilis data dan fakta resmi melalui konferensi pers harian dan akun Twitter resmi Sutopo. Mereka mengingatkan publik tentang prestasi penanganan bencana yang sudah dilakukan dan mengimbau masyarakat untuk hanya percaya pada sumber resmi.
- Rebuild (Membangun Kembali): Secara tidak langsung, upaya klarifikasi masif yang dilakukan adalah bagian dari rebuild. Dengan cepat melabeli sebuah informasi sebagai “HOAX” menggunakan stempel merah yang ikonik, pemerintah berusaha membangun kembali lanskap informasi yang bersih dan memulihkan kepercayaan publik.
- Diminish (Mengurangi): Ada sedikit elemen diminish, di mana pemerintah mencoba mengurangi persepsi negatif dengan menyatakan bahwa penyebar hoaks adalah oknum dan bukan representasi masyarakat luas.
Apakah strategi ini efektif?
Secara substansi, iya. Informasi yang diberikan BNPB akurat dan sangat dibutuhkan. Namun, jika dilihat dari sisi penjangkauan (reach) dan kecepatan, pemerintah tampak reaktif, bukan proaktif. Klarifikasi sering kali muncul setelah hoaks terlanjur menyebar luas dan menyebabkan kerusakan. Kanal komunikasi, meskipun kuat di Twitter melalui figur Sutopo, belum sepenuhnya berhasil menembus “gelembung informasi” di grup-grup WhatsApp keluarga yang lebih dipercaya oleh sebagian masyarakat.
Pemerintah sudah berada di jalur yang benar dengan melakukan klarifikasi cepat. Namun, pertarungan melawan hoaks adalah pertarungan kecepatan. Klarifikasi yang terlambat, sebagus apa pun isinya, akan selalu kalah dari kebohongan yang viral lebih dulu.
Sebagai saran perbaikan, dibutuhkan sebuah ekosistem informasi bencana yang proaktif. Contohnya, pemerintah dapat membangun satu kanal resmi terverifikasi di berbagai platform sosial media yang dikelola secara cepat, 24/7 selama masa krisis, dan didukung oleh influencer serta komunitas digital untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi yang benar.
Penutup: Menjaga Kebenaran, Menyelamatkan Kehidupan
Krisis informasi dalam bencana Palu 2018 adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa hoaks bukan lagi sekadar “berita iseng”, melainkan ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial dan merenggut nyawa di saat paling rentan. Respons pemerintah sudah berjalan, namun pertarungan ini belum usai.
Kepercayaan publik pada institusi resmi adalah vaksin paling ampuh untuk menangkal virus hoaks. Kepercayaan itu tidak dibangun dalam semalam, melainkan dipupuk melalui transparansi, kecepatan, dan empati dalam berkomunikasi.
Sebagai warga negara, kita punya peran penting dalam menjaga ketertiban informasi. Kita tidak harus turun langsung ke lokasi bencana untuk bisa membantu. Memastikan informasi yang kita terima benar sebelum membagikannya, melaporkan kabar bohong, dan menyebarkan data dari sumber yang terpercaya adalah bentuk kepedulian yang tak kalah penting.
Karena pada akhirnya, dalam bencana, menyelamatkan jiwa tidak hanya dilakukan dengan tenaga, tapi juga dengan menjaga kebenaran informasi.
Baca Juga
Referensi
Aditya, A. (2018). Banyak Hoax Gempa, Wiranto Tunjuk Sutopo BNPB Beri Penjelasan. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20181002154912-4-35721/banyak-hoax-gempa-wiranto-tunjuk-sutopo-bnpb-beri-penjelasan
Akhyar, D., Hendriyani, H., & Hardjosoekarto, S. (2023). Crisis Communication in Non-Tectonic Tsunami Disaster Management Policy in Indonesia: The Application of Soft Systems, Methodology Based Multi-Method, Jurnal Komunikasi Indonesia, 12(1), Article 2. https://doi.org/10.7454/jkmi.v12i1.1054
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018. https://survei.apjii.or.id/survei
Coombs, W. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. Corporate Reputation Review, 10, 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049
Israfil. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA DAN DAMPAK BENCANA TERHADAP KESEHATAN. In KEPERAWATAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN (TEORI DAN PENERAPAN) (pp. 101). MEDIA SAINS INDONESIA. https://www.researchgate.net/publication/365486814_DAMPAK_PSIKOLOGIS_BENCANA_DAN_DAMPAK_BENCANA_TERHADAP_KESEHATAN
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Siaran Pers No. 317/HM/KOMINFO/12/2018 Tentang 10 Konten Hoaks Paling Berdampak di Tahun 2018. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-317-hm-kominfo-12-2018-tentang-10-konten-hoaks-paling-berdampak-di-tahun-2018
Kompas. (2018). Hoaks, Informasi Gempa 8.1 M dan Tsunami Susulan di Palu. https://tekno.kompas.com/read/2018/10/01/10301757/hoaks-informasi-gempa-81-m-dan-tsunami-susulan-di-palu
Kwanda, F. A., & Lin, T. T. C. (2020). Fake news practices in Indonesian newsrooms during and after the Palu earthquake: a hierarchy-of-influences approach. Information, Communication & Society, 23(6), 849–866. https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1759669
