Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang berkolaborasi dengan World Bank melalui Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), dan didukung oleh International Centre for Environmental Management (ICEM), menyelenggarakan workshop bertajuk “Langkah Selanjutnya untuk RDTR Enhanced dalam proyek ILASP” pada Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian pelatihan daring dan sesi co-creation yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Melalui penguatan metode perencanaan serta pemanfaatan data spasial yang lebih responsif, RDTR Enhanced diharapkan dapat mendorong integrasi aspek ketahanan iklim dalam proses perencanaan tata ruang secara sistematis, adaptif, dan partisipatif, serta selaras dengan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menanggapi inisiasi Direktorat Jenderal Tata Ruang, World Bank, dan ICEM, Sri Damar Agustina, Kepala Bagian Program, Keuangan dan Umum, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kebijakan nasional telah mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang yang responsif terhadap perubahan iklim.
“Secara kebijakan, Indonesia sudah mengamanatkan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang yang memperhatikan perubahan iklim, baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021,” ujarnya.
Willem Van Der Muur dari World Bank juga mengapresiasi komitmen semua pihak dalam upaya peningkatan kualitas RDTR di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penyusunan RDTR yang lebih strategis, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kami sangat mendukung upaya peningkatan kualitas RDTR yang mendukung investasi ramah iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Van Der Muur.
Ia juga menyampaikan bahwa ICEM akan terus memberikan dukungan teknis selama dua bulan ke depan untuk memperkuat implementasi Proyek ILASP, khususnya dalam pengembangan lima elemen kunci RDTR Enhanced.
Perwakilan dari World Bank lainnya sekaligus fasilitator dalam workshop ini, Priska Marianne, juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama Komponen 1 dalam Proyek ILASP adalah menyusun 500 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang climate-informed dan OSS-ready.
“Fokus dari program ini adalah menyusun 500 RDTR yang berbasis climate-informed, guna menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung kemudahan investasi melalui sistem OSS,” ujar Priska.
Dengan berakhirnya rangkaian pelatihan dan evaluasi ini, diharapkan RDTR Enhanced dapat menjadi pilot atau contoh Rencana Tata Ruang yang mengarusutamakan ketahanan iklim, bisa diadopsi lebih luas dalam penyusunan dokumen tata ruang di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui tata ruang yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
