Bengkulu — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu terus memantapkan komitmen pembangunan Zona Integritas dengan menggelar rapat penguatan dan pematangan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menitikberatkan pada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan yang telah berjalan, sekaligus penyempurnaan strategi agar capaian yang diraih melampaui standar sebelumnya.
Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono , menegaskan bahwa rapat tersebut bukanlah langkah awal, melainkan tahapan penguatan dan pematangan. “Rapat hari ini bukan rapat pertama, tetapi penguatan zona WBK. Kita sudah bekerja, sekarang tugas kita memastikan seluruh pelaksanaan itu terdokumentasi dengan baik dan memenuhi standar yang lebih tinggi,” tegasnya.
Dalam pembahasan, ditegaskan bahwa kesiapan sarana dan prasarana Lapas Bengkulu dinilai telah berada di atas sejumlah UPT sejenis. Namun demikian, keunggulan tersebut diarahkan untuk tujuan utama, yakni menghadirkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan satuan kerja yang telah meraih predikat WBK dan WBBM. “Sarana prasarana kita sudah memadai. Tantangannya adalah bagaimana pelayanan kita harus lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Kalapas.
Rapat juga menekankan pentingnya pendokumentasian seluruh pelaksanaan kegiatan secara sistematis ke dalam laporan, termasuk pengelolaan dan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat yang diterima. Seluruh aduan tersebut dikompilasi sebagai bagian dari data dukung. Enam area perubahan menjadi fokus utama, dengan masing-masing penanggung jawab diharapkan memahami tugas dan fungsinya serta menggerakkan rapat per kelompok kerja (pokja) guna memastikan kesiapan setiap indikator penilaian.
Baca Juga
Sebagai faktor penunjang keberhasilan, koordinasi eksternal turut menjadi perhatian, khususnya rencana kerja sama dengan Ombudsman Provinsi Bengkulu dalam melakukan penilaian layanan publik sebagai bahan evaluasi. Penataan ulang area parkir dan penerapan mekanisme mystery shopping oleh tim penilai rahasia juga menjadi atensi serius. “Semua variabel, mulai dari SOP, petugas, tenaga magang, hingga warga binaan, harus bergerak selaras. WBK dan WBBM bukan sekadar predikat, tetapi budaya kerja yang harus kita wujudkan,” pungkas Kalapas.
