Jawa Barat – Akademisi dari Program Studi Ekonomi Universitas Siliwangi, Tri Handayani, M.E., menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan program berskala nasional tersebut tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan manajemen operasional yang dijalankan secara konsisten.
Tri menegaskan bahwa eksekusi program MBG sangat bergantung pada kualitas tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan.
Ia menilai niat baik pemerintah dalam menyediakan asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan harus diimbangi dengan sistem manajemen yang profesional.
“Dalam konsep ideal manajemen SDM, rekrutmen harus disesuaikan dengan keahliannya. Setelah mendapatkan orang yang tepat, mereka wajib diberikan pelatihan intensif terkait standar gizi, keamanan pangan, SOP, hingga manajemen risiko,” ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi pengelola makanan di tingkat satuan pelayanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Selain tata kelola SDM, Tri menyoroti pentingnya standarisasi prosedur operasional. Ia mengusulkan penerapan konsep Desentralisasi Terkontrol dalam pelaksanaan MBG.
Baca Juga
Konsep ini memungkinkan penyesuaian teknis di daerah, namun tetap dalam kerangka aturan nasional yang seragam.
“SOP tidak boleh berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena hasilnya akan berbeda. Standarisasi dari pusat adalah kewajiban mutlak,” jelas Tri.
Menurutnya, standar operasional yang sama di seluruh daerah akan memastikan kualitas makanan, distribusi, serta pengawasan berjalan konsisten.
Tanpa standarisasi yang kuat, dikhawatirkan terjadi disparitas kualitas layanan yang dapat memengaruhi efektivitas program.
Tri juga menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Risiko seperti kontaminasi makanan, hambatan distribusi, hingga kesalahan penyimpanan harus diantisipasi sejak awal melalui sistem yang terstruktur.
“Potensi risiko seperti kontaminasi, hambatan distribusi, dan penyimpanan harus diidentifikasi sejak awal. Dengan adanya digitalisasi pelaporan dan monitoring berkala, tingkat transparansi akan meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada melonjaknya kepercayaan publik terhadap program ini,” tegasnya.
Digitalisasi pelaporan dan monitoring berkala, lanjutnya, akan mempercepat deteksi masalah sekaligus meningkatkan transparansi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengawasan dapat dilakukan secara real time sehingga potensi kesalahan bisa segera diperbaiki.
Dengan manajemen SDM yang profesional, SOP nasional yang terstandar, serta sistem pengawasan berbasis digital, Program ini diyakini menjadi salah satu langkah nyata dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global di masa depan.
