Arga Makmur – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur terus memastikan pemenuhan hak kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pelaksanaan layanan pengobatan rutin oleh dokter di Klinik Pratama Lapas, Rabu (11/02/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut diikuti oleh 60 orang WBP dan dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Layanan kesehatan ini melibatkan Dokter dan Perawat Klinik Pratama Lapas Arga Makmur dengan dukungan petugas pengamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan aman.
Sebelum mendapatkan pemeriksaan, WBP yang akan berobat terlebih dahulu melapor kepada petugas jaga dan komandan jaga. Selanjutnya, petugas klinik melakukan pendaftaran serta pencatatan keluhan pasien. Setelah itu, WBP menjalani pemeriksaan langsung oleh dokter untuk mendapatkan diagnosa, pengobatan, serta edukasi terkait kondisi kesehatannya.
Tidak hanya menerima obat, para WBP juga diberikan penjelasan detail mengenai dosis dan tata cara penggunaan obat yang benar. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, WBP kembali ke kamar hunian masing-masing dengan pengawasan petugas.
Kepala Lapas Kelas IIB Arga Makmur, Yulian Fernando, menegaskan bahwa layanan kesehatan merupakan hak dasar warga binaan yang harus dipenuhi secara optimal. Pelaksanaan pengobatan rutin ini menjadi bentuk komitmen Lapas dalam menjaga kondisi fisik dan kesehatan WBP agar tetap prima selama menjalani masa pidana.
Baca Juga
“Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur. Ini bagian dari tanggung jawab kami dalam memastikan pembinaan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kegiatan pengobatan rutin oleh dokter di Klinik Pratama Lapas Arga Makmur dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga kegiatan berakhir, seluruh proses berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.
Laporan pelaksanaan kegiatan ini telah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
